todaycolombia.com – Dalam pertemuan kedua antara delegasi Rusia dan Ukraina di Istanbul pada 2 Juni 2025, Rusia menyerahkan memorandum perdamaian yang menguraikan syarat-syarat untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Dokumen ini memuat 31 poin yang mencerminkan posisi keras Moskow dan menimbulkan kekhawatiran di pihak Ukraina serta komunitas internasional.

Isi Utama Memorandum Rusia

Berikut adalah beberapa poin utama dari memorandum yang diajukan Rusia:

  1. Pengakuan Wilayah yang Dicaplok: Ukraina diminta untuk mengakui secara resmi aneksasi Rusia atas Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, meskipun beberapa wilayah tersebut belum sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia. 
  2. Status Netral Ukraina: Rusia menuntut Ukraina untuk menetapkan status netral secara permanen poskabupaten, yang berarti tidak bergabung dengan NATO atau aliansi militer lainnya, serta tidak mengizinkan kehadiran pasukan asing di wilayahnya. 
  3. Pembatasan Militer: Ukraina harus membatasi ukuran angkatan bersenjatanya, menghentikan mobilisasi militer, dan melarang impor senjata dari negara-negara Barat. 
  4. Pengakuan Bahasa dan Budaya Rusia: Memorandum tersebut meminta Ukraina untuk mengakui bahasa Rusia sebagai bahasa resmi dan mencabut pembatasan terhadap Gereja Ortodoks Ukraina yang berafiliasi dengan Patriarkat Moskow. 
  5. Pemilu dan Penghentian Darurat Militer: Rusia mendesak Ukraina untuk mengakhiri status darurat militer dan segera mengadakan pemilihan umum. 
  6. Pembubaran Kelompok Nasionalis: Ukraina diminta untuk membubarkan kelompok-kelompok nasionalis dan melarang propaganda yang dianggap neo-Nazi oleh Rusia. 

Respons Ukraina dan Komunitas Internasional

Delegasi Ukraina menyatakan bahwa mereka akan meninjau memorandum tersebut dan memberikan tanggapan dalam waktu dekat. Namun, banyak dari tuntutan Rusia dianggap tidak dapat diterima oleh Kyiv, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menekankan bahwa Ukraina tidak akan menyerah pada ultimatum dan tetap berkomitmen untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Sementara itu, komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, terus mendorong solusi damai yang menghormati kedaulatan Ukraina dan menolak aneksasi wilayah secara paksa.

Langkah Selanjutnya

Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan pada akhir Juni 2025. Namun, dengan perbedaan posisi yang signifikan, prospek tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat masih belum jelas.

Situasi ini menyoroti kompleksitas konflik dan tantangan besar dalam mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua negara.